Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Melihat langsung kondisi Pemasyarakatan menjadi langkah awal Wakil Ketua Komite I DPD RI, Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc., dalam kunjungan kerjanya ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Kamis (3/9). Tidak sekadar berdialog di ruang pertemuan, Bahar bersama jajaran terlebih dahulu meninjau sejumlah sarana pelayanan dan fasilitas pembinaan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
Didampingi Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, A.Md.IP., S.H., M.Si., rombongan meninjau beberapa fasilitas, di antaranya PTSP RUSIP, ruang kunjungan warga binaan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Wartelsuspas, Klinik Pratama, hingga ruang bimbingan kerja produktif. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai bagaimana berbagai fasilitas tersebut dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan dan pembinaan warga binaan.
Pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) RUSIP dan ruang kunjungan, rombongan melihat pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat dan keluarga warga binaan. Sementara di SAE dan ruang bimbingan kerja produktif, Kalapas menjelaskan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan sebagai salah satu modal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Peninjauan juga mencakup Wartelsuspas dan Klinik Pratama. Melalui Wartelsuspas, warga binaan difasilitasi sarana komunikasi yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan Klinik Pratama menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga pelayanan, kesehatan, pembinaan, dan persiapan reintegrasi sosial.
Usai melihat langsung kondisi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Kalapas Narkotika Pangkalpinang dan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Mufakhom, menyampaikan kondisi aktual satuan kerja, meliputi jumlah warga binaan dan pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelayanan dan pembinaan.
“Melalui peninjauan langsung ini, kami dapat menunjukkan bagaimana sarana yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dan pembinaan. Kami juga dapat menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan serta tantangan yang masih kami hadapi di lapangan,” ujar Mufakhom.
Dalam pembahasan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Roni Darmawan selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, turut memaparkan kondisi Pemasyarakatan di wilayah Bangka Belitung, termasuk persoalan daya tampung dan jumlah penghuni pada sejumlah UPT. Ia juga menyampaikan perkembangan pembangunan UPT Pemasyarakatan baru di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang diharapkan dapat mendukung penanganan overcrowding di wilayah tersebut.
Bahar Buasan menyampaikan bahwa kunjungan lapangan dan dialog tersebut merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung. Berbagai persoalan yang dibahas, mulai dari overcrowding, kebutuhan petugas, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, sanitasi, pembinaan, rehabilitasi, P4GN hingga reintegrasi sosial, akan menjadi bahan dalam melihat kebutuhan Pemasyarakatan secara lebih menyeluruh.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang benar-benar berasal dari lapangan. Apa yang kami lihat dan dengarkan hari ini menjadi bahan penting untuk kami bawa dalam fungsi advokasi dan penyampaian aspirasi daerah,” ungkap Bahar.
