Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati usulan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat yang digelar pada Senin (13/4/2026). Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program penting yang membutuhkan penyesuaian segera.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan respons terhadap terbitnya petunjuk teknis (juknis) yang baru, sehingga sejumlah kegiatan perlu diselaraskan agar tidak mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan.
Menurut Eddy, pergeseran anggaran ini tidak mengubah total nilai APBD secara keseluruhan. Penyesuaian hanya dilakukan pada rincian kegiatan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Perubahan ini tidak mengubah total anggaran, hanya penyesuaian pada rincian kegiatan. Ini penting agar program bisa berjalan sesuai juknis dan kebutuhan yang berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, usulan pergeseran anggaran tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor pendidikan yang dinilai membutuhkan percepatan realisasi program.
Selain itu, dalam pembahasan rapat juga disinggung terkait dana bagi hasil (DBH) sawit yang masih tersisa dari tahun anggaran sebelumnya. Eddy menyebutkan, dana sekitar Rp1,2 miliar harus segera dirinci penggunaannya agar tidak menghambat proses pengajuan pada tahun berikutnya.
“Dana yang tersisa itu harus segera dibuat rincian kegiatannya. Ini akan menjadi dasar pelaporan sekaligus pengajuan DBH selanjutnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Banggar DPRD Babel juga membahas rencana penambahan anggaran untuk mendukung kebutuhan transportasi jemaah haji asal Bangka Belitung menuju embarkasi di Palembang. Kenaikan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kondisi global, terutama lonjakan harga minyak yang berdampak pada biaya operasional.
Eddy memastikan bahwa seluruh fraksi di Banggar DPRD Babel telah menyetujui usulan pergeseran anggaran tersebut. Meski demikian, DPRD tetap memberikan catatan agar penggunaan anggaran, khususnya yang bersumber dari DBH, dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
“Penerima manfaat harus jelas, datanya valid, dan penggunaannya tepat. Ini penting agar anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disesuaikan tersebut, guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung.
Penulis: Dhea
