Pangkalpinang, kejarberita-news.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar audiensi lanjutan pada Kamis (23/4/2026) untuk menindaklanjuti persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Dalam pertemuan ini, fokus pembahasan lebih diarahkan pada persoalan distribusi dan sistem penetapan harga yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyoroti masih adanya selisih harga yang cukup signifikan antara harga di tingkat petani dengan harga acuan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam tata niaga yang harus segera dibenahi.
“Di lapangan, harga yang diterima petani masih belum maksimal dan belum mencerminkan nilai yang seharusnya bisa didapatkan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor utama berasal dari panjangnya rantai distribusi. TBS dari petani tidak langsung dijual ke pabrik, melainkan melalui beberapa perantara seperti pemilik delivery order (DO) dan pengepul, yang pada akhirnya memengaruhi harga jual di tingkat bawah.
“Petani tidak berhadapan langsung dengan pabrik. Di tengah ada beberapa pihak, dan di situlah sering muncul selisih harga,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti mekanisme penetapan harga yang dinilai masih kurang transparan. Dalam audiensi terungkap bahwa proses penentuan harga belum melibatkan seluruh daerah penghasil secara optimal, sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
Kritik juga datang dari peserta audiensi yang menilai praktik penetapan harga selama ini cenderung sepihak. Mereka mendorong agar ke depan proses tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Penetapan harga tidak boleh dilakukan sepihak. Harus ada keterlibatan semua wilayah agar hasilnya adil,” tegas salah satu peserta forum.
Peran koperasi turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Selama ini, koperasi dinilai belum mampu menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung utama antara petani dan pabrik, sehingga rantai distribusi tetap panjang dan tidak efisien.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, DPRD Babel mendorong pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem distribusi hingga mekanisme penetapan harga. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, dinilai penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan.
DPRD juga menegaskan perlunya penguatan pengawasan di lapangan agar aturan yang ada dapat berjalan dengan baik. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada lagi praktik yang merugikan petani dalam proses tata niaga TBS.
Melalui audiensi lanjutan ini, DPRD Babel berharap tercipta sistem yang lebih adil dan terbuka, sehingga harga TBS di tingkat petani bisa meningkat dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan mereka.
Penulis: Dhea
Editor: Widya
