Pangkalpinang, kejarberitanews – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menjalin kerja sama dengan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang kurang mampu, Rabu (18/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang tersebut menjadi langkah konkret dalam memperluas akses keadilan serta memastikan Warga Binaan yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh bantuan dan pendampingan hukum.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, A.Md.IP., S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PDKP BABEL atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, pemenuhan hak hukum merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemasyarakatan yang harus diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi Warga Binaan.
“Setiap Warga Binaan memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Melalui kerja sama ini, kami berharap tidak ada Warga Binaan yang mengalami kesulitan memperoleh pendampingan hukum hanya karena keterbatasan ekonomi. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Mufakhom.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Hendra Purnama Cipta, menjelaskan bahwa keberadaan layanan bantuan hukum juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan. Pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan persoalan hukum diharapkan dapat membantu Warga Binaan menjalani proses pemasyarakatan dengan lebih baik.
“Kami berharap layanan ini tidak hanya memberikan pendampingan ketika Warga Binaan menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman hukum. Dengan demikian, pembinaan yang diberikan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak mereka,” jelas Hendra.
Dari pihak mitra, Pimpinan PDKP BABEL, Jhon Ganesha Siahaan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Lapas Narkotika Pangkalpinang dalam membangun kolaborasi pelayanan bantuan hukum. Ia berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan secara optimal, profesional, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Warga Binaan yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Sub Seksi Registrasi, Landra Fikri Dzaky, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi kerja sama melalui koordinasi dan pendataan Warga Binaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami akan memperkuat koordinasi dengan PDKP BABEL, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan dan memfasilitasi Warga Binaan yang memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan hukum. Harapannya, layanan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Landra.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan.
Melalui sinergi dengan lembaga pemberi layanan bantuan hukum, diharapkan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi Warga Binaan untuk memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara layak.(***)













