Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (29/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada pukul 13.00 WIB tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di SPBU yang dinilai menghambat kelancaran aktivitas, serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya. Sejumlah pihak turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan Polda Kepulauan Bangka Belitung, Area Manager Pertamina, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Kepala Dinas SDM, perwakilan Dinas Kelautan, serta anggota Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Me Hoa, S.H., M.H., menyampaikan bahwa antrean panjang BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kesulitan orang tua dalam mengantar anak ke sekolah.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera ditangani melalui evaluasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, serta pihak terkait agar tidak terus mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.
Me Hoa menjelaskan bahwa dirinya telah berupaya mencari informasi dengan menghubungi pihak Pertamina, termasuk satrio. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak terdapat penambahan kuota BBM, tetapi ada penambahan suplai dan percepatan distribusi.
Ia juga menyoroti persoalan kapasitas tangki penampungan yang perlu diperhatikan apabila pemerintah dan Pertamina berencana meningkatkan kuota BBM. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus mempertimbangkan aspek teknis dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain itu, Me Hoa menyoroti peran pengerit dalam distribusi BBM di tengah keterbatasan akses masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk melalui evaluasi terhadap peran pengerit selama ini.
Menurutnya, antrean panjang lebih banyak terjadi pada pembelian Pertalite, sementara kondisi berbeda terlihat pada Pertamax. Hal tersebut, kata dia, perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama permasalahan di lapangan.
Me Hoa juga mempertanyakan belum optimalnya operasional SPBU selama 24 jam, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Ia menilai perlu ada kepastian mengenai ketersediaan SPBU yang beroperasi sepanjang hari, termasuk di wilayah Koba.
Selain itu, ia mempertanyakan belum beroperasinya SPBE dan menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi kebijakan serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
Menutup penyampaiannya, Me Hoa berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi konkret melalui pembenahan sistem distribusi BBM dan evaluasi kebijakan yang selama ini diterapkan.
Ia menegaskan bahwa persoalan antrean panjang tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga membutuhkan kepastian operasional SPBU, kesiapan infrastruktur, serta sistem distribusi yang lebih efektif.
Dengan demikian, kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi maupun sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan lebih lancar.(Fz)
