Pangkalpinang, kejarberitanews.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terkait permasalahan bahan bakar minyak (BBM). Rapat tersebut terbuka untuk umum dan turut dihadiri oleh sejumlah pihak yang diundang langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, di antaranya Hiswana Migas, perwakilan pemilik SPBU dari Belitung maupun Pulau Bangka, perwakilan PT Timah, Kepala Dinas SDM, Dinas Perindustrian dan Ekbang, serta Dinas Kelautan. Selain itu, turut hadir anggota Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD, serta perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa dalam jangka waktu satu minggu, DPRD menerima aspirasi secara langsung dari sejumlah pihak terkait permasalahan antrean BBM di Bangka Belitung.
“Pertama, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang menyampaikan keluh kesah dan aspirasi mengenai antrean BBM yang ada di Bangka Belitung. Kedua, kami didatangi oleh perwakilan 10 ulama Pulau Bangka yang menyampaikan hal yang sama. Maka, berdasarkan analisis kami, perlu adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP), bukan untuk menyalahkan, tetapi mencari solusi agar permasalahan seperti ini bisa terurai dengan baik. Semoga pertemuan hari ini menghasilkan solusi dan memberikan manfaat. Anggota DPRD juga mengajukan agar rekan-rekan memantau langsung ke lapangan,” ujarnya.
Ferry dari Komisi II menyampaikan bahwa permasalahan BBM di Bangka Belitung masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Ia mempertanyakan apakah stok BBM mengalami pengurangan, mengingat antrean di setiap SPBU di Bangka Belitung cukup panjang.
“Permasalahan BBM ini sangat sulit di Bangka Belitung. Apakah memang stok BBM kita berkurang atau bagaimana? Karena setiap SPBU di Bangka Belitung luar biasa antreannya. Permasalahan BBM ini harus kita ketahui langsung dari Pertamina,” ucapnya.
Sementara itu, H. Rustam Mataris selaku Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota Komisi III mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan di Bangka Belitung turut berkaitan dengan kebutuhan BBM. Ia mengusulkan agar Pertamina menyediakan SPBU khusus industri sehingga kebutuhan BBM untuk operasional pertambangan dapat dipenuhi tanpa harus membeli melalui SPBU umum.
“Kepada Pertamina, buatlah SPBU industri agar pertambangan bisa membeli BBM di sana, bukan di SPBU umum. Kalau boleh, kita membuat sistem ganjil genap seperti di Jakarta. Kita juga bisa membuat kartu kendali agar operasional tetap berjalan. Oleh karena itu, kepada Pertamina, sanksi perlu diberikan kepada pihak operasional,” ungkapnya.
Satriyo Wibowo Wicaksono selaku Sales Area Manager PT Pertamina Provinsi Bangka Belitung menjelaskan mengenai ketersediaan stok BBM di wilayah tersebut.
“Isi tangki Pertalite 13.000 kiloliter di Bangka Belitung cukup untuk mencakup sekitar 11–13 hari. Bio Solar di daerah Pangkal Balam sekitar 5.000 kiloliter, yang bisa mencakup kebutuhan hingga 11 hari. Untuk produk _fash mufing_ secara sarvas, bisa mencakup 10–12 hari,” ungkapnya.
Perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah turut menyampaikan keluhan mengenai antrean BBM yang dinilai mengganggu aktivitas para pelajar. Ia menyebutkan bahwa masyarakat dapat menghabiskan waktu satu hingga dua jam untuk mengantre di SPBU. Selain itu, harga BBM eceran disebut telah mencapai Rp14.000.
“Memang antrean sangat mengganggu bagi para pelajar. Ada satu orang yang mengantre di pom bensin selama satu sampai dua jam, sedangkan saat ini harga BBM eceran mencapai Rp14.000. Di Kampung Keramat, antrean mobil besar di sepanjang jalan sudah terjadi sejak malam hari sehingga menyebabkan kemacetan. Antrean pada sore hari bahkan berlangsung hingga azan Isya, tetapi masyarakat belum tentu mendapatkan bensin. Berarti belum ada solusi. Beberapa tahun ini hal tersebut terjadi di Babel, tetapi belum ada evaluasi data. Harapan kami, perlu ada evaluasi terkait distribusi, kepastian pelayanan, dan tata kelola yang merugikan kami,” ungkapnya.
Diharapkan melalui rapat ini, dapat ditemukan solusi untuk mengatasi antrean panjang dan kelangkaan BBM di Bangka Belitung. Ketersediaan stok di setiap SPBU diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhannya.
Pemerintah juga diharapkan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan kericuhan di lingkungan masyarakat Provinsi Bangka Belitung dan sekitarnya. (FA)
