Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menerima aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Belitung terkait dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor crude palm oil (CPO) yang dinilai berdampak pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Selasa (2/6/2026).
Audiensi yang digelar di DPRD Babel tersebut dihadiri perwakilan pemerintah desa dari sejumlah kabupaten di Bangka Belitung. Dalam pertemuan itu, para peserta menyampaikan berbagai keluhan terkait turunnya harga TBS yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat desa.
Mewakili APDESI, salah seorang peserta dari Kabupaten Bangka menilai penurunan harga TBS oleh sejumlah perusahaan terjadi terlalu cepat, bahkan sebelum terbitnya aturan turunan dari kebijakan yang disampaikan pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi petani sawit karena harga pembelian TBS turun secara signifikan dalam waktu singkat.
“Kami sangat menyayangkan pihak perusahaan. Saat pidato Presiden, PP maupun Kepres belum keluar, tetapi harga sudah turun drastis,” ujarnya dalam audiensi.
Ia juga meminta DPRD Babel untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan audit terhadap perusahaan perkebunan sawit, termasuk memeriksa kesesuaian data luas lahan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Kami berharap Kejati turun langsung melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan sawit, termasuk terkait data luas kebun yang dilaporkan,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan dari Bangka Selatan. Ia menyoroti fluktuasi harga TBS yang dinilai merugikan petani dan berharap adanya pengawasan lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan sawit.
Menurutnya, harga TBS di wilayah Bangka Selatan saat ini rata-rata berada di kisaran Rp2.400 per kilogram.
Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya tersebut, DPRD Babel menerima berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan APDESI sebagai bahan pembahasan lanjutan bersama pihak terkait guna mencari solusi terhadap persoalan harga TBS yang dikeluhkan masyarakat.
Sebelumnya, APDESI Bangka Belitung berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah konkret yang mampu menjaga stabilitas harga sawit dan memberikan kepastian bagi petani serta masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. (Marina)
