Pangkalpinang, kejarberitanews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa kehadiran investasi di daerah harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak warga yang terdampak.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama masyarakat Desa Nangka, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak PT BPP terkait persoalan penggunaan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Air Gegas, Kamis (11/6/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan atas kondisi Jalan Usaha Tani yang selama ini menjadi akses menuju lahan perkebunan. Jalan yang disebut pernah dibangun menggunakan anggaran pemerintah itu kini menjadi perhatian warga karena terdampak aktivitas pembangunan pabrik kelapa sawit.
Didit Srigusjaya mengatakan DPRD hadir untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan ruang yang sama dalam menyampaikan pandangan sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama.
Menurut Didit, apabila jalan tersebut merupakan aset yang dibangun menggunakan APBD, maka keberadaannya harus dilindungi dan pemanfaatannya wajib mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau memang ini aset yang dibangun menggunakan APBD, maka harus dijaga. Tidak boleh diapa-apakan. Apalagi kalau sampai menutup akses masyarakat,” kata Didit.
Ia menilai penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melihat kebutuhan perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini menggunakan akses jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Di hadapan peserta rapat, pihak PT BPP mengakui adanya keterlambatan dalam pembangunan jalan pengalihan yang direncanakan sebagai akses alternatif bagi masyarakat. Perusahaan menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi penyesuaian desain serta pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Meski demikian, pihak perusahaan menyatakan siap menerima masukan dan akan menyampaikan seluruh hasil rapat kepada manajemen sebagai bahan tindak lanjut.
Di sisi lain, Kepala Desa Nangka, Kajang, menyatakan pemerintah desa mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya karena dinilai dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar warga Desa Nangka kini menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit, sehingga keberadaan industri pengolahan sawit diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, DPRD mengingatkan bahwa masuknya investasi ke daerah tidak boleh menjadi sumber persoalan baru bagi masyarakat. Sebaliknya, kehadiran investor harus mampu mendorong kesejahteraan warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.
“Masyarakat sebenarnya senang ada investasi. Harapannya investasi itu tidak menyengsarakan masyarakat, tetapi mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam setiap tahapan pembangunan. Mereka menilai setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari.
Melalui rapat tersebut, DPRD Babel berharap persoalan Jalan Usaha Tani dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum serta iklim investasi yang sehat di daerah. (Redaksi)
