Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal dalam rangka Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya, anggota Komisi II dan Komisi IV DPRD Babel, Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, narasumber dari BPS pusat, serta para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Bangka Belitung.
Sambutan pemerintah provinsi disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi pemerintah desa sekaligus membahas pentingnya pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat agar penetapan tingkat kesejahteraan warga dapat dilakukan secara tepat sasaran, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Dalam penyampaian aspirasinya, Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran hampir seluruh kepala desa yang turut membawa aspirasi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan, pengelompokan masyarakat berdasarkan desil harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga masyarakat yang berkecukupan maupun yang kurang mampu mendapatkan klasifikasi yang tepat.
Didit juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menghadirkan narasumber dari BPS pusat untuk memberikan penjelasan dan informasi yang valid mengenai mekanisme pemutakhiran serta pemanfaatan DTSEN.
Ia menyebutkan, pembahasan akan dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing kabupaten, dilanjutkan dengan sesi dialog yang dipimpinnya secara langsung. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa diharapkan dapat dibahas secara terbuka untuk menemukan solusi bersama.
Lebih lanjut, Didit menekankan bahwa, “,Upaya pemutakhiran data ini menjadi semakin penting di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan di Bangka Belitung.
Menurutnya, tujuan utama pertemuan ini adalah mencari solusi atas persoalan yang ada, bukan justru menambah permasalahan baru di tengah masyarakat,” bebernya.
Melalui rapat koordinasi ini, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, BPS, dan pemerintah desa dalam mengusulkan kriteria kemiskinan yang mempertimbangkan kearifan lokal.
Dengan data yang lebih akurat dan sesuai kondisi masyarakat, penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan lebih efektif.(Fz)
