Babel, kejarberita-news.com – Perbedaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan petani, khususnya di wilayah Bangka yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan harga, Selasa (7/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem penetapan harga sawit yang berlaku saat ini.
Ia menilai mekanisme yang ada perlu ditinjau ulang agar lebih berpihak kepada petani sebagai pihak yang paling terdampak. Menurutnya, kestabilan harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dan pabrik kelapa sawit. Hal ini penting agar harga yang diterima petani tetap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pemerintah melalui dinas terkait.
Di sisi lain, keluhan dari para petani terus bermunculan dari berbagai daerah di Pulau Bangka. Mereka mengungkapkan bahwa harga sawit yang diterima saat ini terus mengalami penurunan, bahkan selisih dengan harga di Belitung dinilai cukup signifikan.
Salah satu petani mengungkapkan bahwa perbedaan harga tersebut bisa mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan, mengingat sebagian besar petani hanya memiliki lahan terbatas dan bergantung penuh pada hasil panen sawit.
Tidak hanya di satu wilayah, persoalan ini juga dirasakan oleh petani di sejumlah kabupaten seperti Bangka, Bangka Selatan, hingga Bangka Barat. Mereka berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan tersebut agar tidak terus berlarut.
Dengan kondisi ekonomi yang semakin menantang, para petani menaruh harapan besar agar pemerintah dapat hadir memberikan solusi konkret. DPRD Babel pun menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu melindungi kepentingan petani di daerah.
DPRD Babel juga membuka ruang untuk menampung aspirasi para petani secara langsung sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ke pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Penulis: Dhea
Source: Website DPRD Babel
