Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari daerah pemilihan Kota Pangkalpinang tengah melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026. Dalam agenda tersebut, para wakil rakyat turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas isu strategis, salah satunya di bidang pendidikan vokasi.
Kegiatan reses yang berlangsung di SMA Negeri 2 Pangkalpinang itu tidak hanya diisi dengan penampungan masukan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum dialog antara legislatif dan dunia pendidikan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, bersama anggota dewan lainnya dari dapil Pangkalpinang.
Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Babel, para kepala sekolah dan guru SMK, serta perwakilan perguruan tinggi bidang kesehatan. Suasana diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pandangan terkait penguatan pendidikan vokasi.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berkembang pada peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK. DPRD Babel menghadirkan narasumber dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Isu kesiapan lulusan menjadi salah satu poin utama yang dibahas. SMK dinilai memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil, namun perlu didukung dengan kesiapan mental serta kemampuan bersaing di tingkat internasional.
Selain itu, perubahan pola pikir terhadap pendidikan vokasi juga dianggap penting. Sekolah didorong untuk lebih aktif menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki peluang besar untuk berkarier, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.
Melalui momentum reses ini, DPRD Babel berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja global.
Di sisi lain, anggota DPRD Babel, Dody Kusdian, menyoroti perlunya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung sektor pendidikan. Ia menilai, optimalisasi BUMD dapat membantu pemanfaatan anggaran pendidikan secara lebih efektif.
Ia juga menyinggung keterbatasan APBD yang berdampak pada pembiayaan pendidikan. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dari sektor perkebunan, agar dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan vokasi serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di Bangka Belitung.
Penulis: Dhea
