Jakarta, kejarberita-news.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pudji Prasetijanto Hadi menyatakan optimistis terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025) di Jakarta, didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan, red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi usai mengikuti rapat.
Dalam rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan untuk pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 tersebut, Pudji memaparkan empat fokus kebijakan yang akan menjadi strategi Kementerian ATR/BPN dalam mendongkrak PNBP di tahun 2026. Keempat fokus itu meliputi peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik termasuk diversifikasi layanan melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT), peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui implementasi sertifikat elektronik, evaluasi kebijakan tarif untuk mendorong iklim investasi yang sehat sekaligus berpihak pada masyarakat, serta optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik Kementerian ATR/BPN.
Pudji meyakini target penerimaan negara melalui PNBP pada 2026 akan tercapai melalui upaya kolektif dan konsolidasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut digitalisasi layanan dan optimalisasi aset menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penerimaan negara.
Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2 persen setiap tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pelayanan pertanahan yang menyumbang sekitar 97 persen dari total penerimaan. Pertumbuhan ini juga didorong oleh implementasi layanan elektronik, khususnya dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3 persen dari target tahunan. Berdasarkan hasil rapat bersama Badan Anggaran, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat mencapai target penerimaan PNBP sebesar Rp3,3 triliun hingga akhir tahun, sebagian besar berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa tinggi.
“Pelayanan yang mudah, cepat, berbasis teknologi informasi, dan memberi dampak positif bagi penerimaan negara sekaligus masyarakat luas menjadi komitmen kami,” pungkas Pudji.
