Pangkalpinang, kejarberita-news.com – Rapat Paripurna DPRD Pangkal Pinang dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-APBD dan PPAS- APBD dan laporan badan hasil kerja anggaran yang di gelar pada senin pagi ini batal digelar dan akan dilanjutkan jadwalkan kembali yang mana keputusan ini diambil oleh seluruh fraksi DPRD Pangkal pinang dengan cepat (13/10/2025 ).
Ada dua hal yang menjadi faktor penundaan rapat tersebut yakni, dana transfer dari pusat berkurang 170 miliar dan perlunya dana pelaksaanaan Porprov Bangka Belitung sedangkan APBD kota Pangkal Pinang mengalami defisit.
Hal ini disampaikan langsung oleh Abang Hertza selaku ketua DPRD Kota Pangkal Pinang.
“Saya mewakili jajaran minta maaf rekan-rekan semua dan para awak media, untuk rapat palipurna yang resmi diagendakan pada hari ini, dimana harusnya jam 9 tadi sudah mulai, tapi karena beberapa hal penting seperti dana yang di transfer oleh pusat berkurang sebanyak 170 miliar dan diperlukanya dana untuk pelaksaan Porprov Bangka sedangkan di sisi lain APBD kota Pangkal Pinang kita lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan dalam beberapa periode ini”, ucapnya.
Beliau juga menegaskan beberapa komponen tersebut memengaruhi pengesahan untuk nota KUA-APBD dan PPAS yang sebelumnya telah di sepakati.
“Tentunya menjadi perhatian dan tidak boleh di lewatkan, Berkaitan dengan berkurang 170 miliar, belum lagi pelaksaaan Porprov memerlukan dana sedangkan APBD Pangkal Pinang sedang mengalami defisit, tentu nya hal seperti ini membuat kami harus mengambil langkah bijak seperti rasionalisasi belanja daerah dan rasionalisasi terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP),” Tegasnya.
Dalam rapat badan anggaran yang diadakan sebelum penjadwalan rapat paripurna ini, baik pihak Banggar ataupun TAPD belum memasukkan pendanaan untuk Porprov, padahal disematkan untuk jadi poin penting, hal ini juga di luar kendali karena problem APBD kota pangkal Pinang yang mengalami defisit di luar perkiraan anggaran yang sudah di totalkan dan disepakati.
Meskipun begitu dalam sesi wawancara terakhir bersama awak media ketua DPRD Kota Pangkal Pinang tersebut sempat memberikan tanggapan saat ditanyai mengenai pelantikan walikota.
“Tentu saja mereka harus amanah dan tetap istiqomah tentang visi misi mereka, namun jika keuangan daerah seperti ini mungkin akan menjadi hambatan yang serius,” imbuhnya.
Kota Pangkal Pinang sedang mengalami transis pemerintahan untuk walikota dan beberapa perangkat pemerintahan kota, hal ini membuat desakan untuk jajaran yang terkait dengan problem ini akan menyelesaika dengan efisien agar program kerja atau pun visi misi tercapai dengan baik demi kemaslahatan umat.
Penulis: Nur Hafifah
