Pangkalpinang, kejarberita-news.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Ruang Rapat Pasir Padi, Lantai 3 Kantor Gubernur, Rabu (13/08).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Pemkot Pangkalpinang, perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penyampaiannya, Agus Fendi memaparkan temuan lapangan terkait dapur-dapur program pemenuhan gizi di sejumlah kota Pangkalpinang. Ia menyoroti penggunaan bahan baku yang bersumber dari luar daerah dan belum optimal melibatkan kontribusi masyarakat setempat, seperti petani sayur atau pemasok lokal.
“Kami melihat masih ada bahan-bahan seperti bawang dan kacang yang berasal dari luar. Keterlibatan masyarakat lokal, terutama petani dan pemasok, masih minim,” jelas Agus.
Ia juga menyebut perlunya proteksi terhadap komoditas lokal di beberapa titik strategis guna menjaga ketersediaan bahan dan mendukung perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Dwi dari Irjen Kemendagri menegaskan pentingnya peran kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan Program Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan regulasi, daerah yang masih berada di zona merah akan dievaluasi setiap enam bulan.
“Evaluasi ini melibatkan seluruh kementerian/lembaga teknis terkait delapan program strategis nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah rakyat, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga pengendalian inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, program jaminan kesehatan nasional dan penyediaan makanan bergizi menjadi fokus intensif saat ini. Selain itu, pembentukan komunitas merah putih dan pengawasan perizinan daerah juga menjadi prioritas penguatan PSN.
Acara yang dipimpin oleh Plt. Asisten II, Ahmad Yani, ini diakhiri dengan penegasan komitmen seluruh perangkat daerah untuk mendukung visi pembangunan yang sejalan dengan visi Presiden, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Penulis: Hermalia
