Pangkalpinang, kejarberitanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina dan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (29/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) pukul 13.00 WIB tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di SPBU yang berdampak pada kelancaran aktivitas, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Didit Sri Gusjaya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Doddy Kusdian, S.T., M.H., perwakilan Pertamina, unsur Kepolisian dari Mabes Polri, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bangka Belitung, Kepala Dinas SDM, perwakilan Dinas Kelautan, serta anggota Komisi II, III, dan IV DPRD Babel. Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas persoalan distribusi dan pelayanan BBM sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mengatasi antrean panjang di SPBU.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengawasan distribusi BBM, mulai dari proses pengiriman hingga penerimaan di terminal dan SPBU. Ketua Komisi II DPRD Babel, H. Doddy Kusdian, menyoroti kondisi masyarakat, khususnya nelayan di Kabupaten Belitung Timur, yang dinilai mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan BBM. Oleh karena itu, diperlukan pencocokan data distribusi serta pencatatan yang akurat terhadap ketersediaan dan kekosongan stok BBM di lapangan agar permasalahan dapat diketahui secara jelas.
Selain pengawasan distribusi, pengelola SPBU juga diharapkan menyesuaikan jadwal pelayanan secara rutin dan konsisten. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal serta mengurangi penumpukan kendaraan. Pengelola SPBU juga perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai ketersediaan stok BBM sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi pasokan sebelum melakukan pengisian bahan bakar.
DPRD Babel turut menyoroti dugaan transaksi berulang dan pengalihan BBM yang berpotensi menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Kondisi antrean yang meningkat ketika harga timah sedang tinggi juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Untuk itu, aparat kepolisian diharapkan melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyaluran BBM dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.
Di sisi lain, kemudahan dalam pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bagi petani dan nelayan juga menjadi salah satu poin yang disampaikan. Proses penerbitan rekomendasi diharapkan dapat disederhanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing penerima yang telah melalui proses verifikasi.
Dengan demikian, kelompok masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang kegiatan ekonomi, khususnya sektor pertanian dan perikanan, dapat memperoleh akses yang lebih mudah sesuai ketentuan dan skala prioritas.
Melalui rapat tersebut, DPRD Babel berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan BBM. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, pengaturan antrean, penyampaian informasi stok, serta penyediaan saluran pengaduan masyarakat menjadi langkah yang perlu diperhatikan.
Hasil pembahasan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret agar distribusi BBM lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga antrean panjang di SPBU dapat dikurangi dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan lebih baik. (Fz)
