Pangkalpinang, kejarberita-news.com – Dampak kelangkaan LPG 3 kilogram di Bangka Belitung kian dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kalangan rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Antrean panjang di sejumlah pangkalan hingga praktik penjualan dengan harga tinggi menjadi gambaran kondisi di lapangan yang memicu keresahan publik.
Situasi tersebut menjadi sorotan dalam audiensi terbuka yang digelar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin (02/02/26). Berbagai unsur hadir, mulai dari pihak Pertamina, dinas terkait, hingga perwakilan masyarakat dan organisasi mahasiswa.
Perwakilan warga dari Sungailiat mengungkapkan bahwa distribusi LPG belum merata dan masih sulit diakses. Beberapa wilayah seperti Sri Menanti, Kampung Pasir, dan Air Ruai disebut masih mengalami kelangkaan, sehingga masyarakat harus mencari gas ke lokasi lain dengan jarak yang cukup jauh.
Keluhan serupa juga datang dari kalangan mahasiswa. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai kondisi ini berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat kecil. Banyak pedagang kaki lima yang terpaksa menghentikan aktivitas karena tidak memiliki pasokan gas untuk berjualan.
Di sisi lain, hasil pemantauan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama tim pengawasan menemukan adanya antrean di berbagai pangkalan serta indikasi praktik penjualan LPG subsidi di atas harga yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat dugaan adanya distribusi yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan pentingnya langkah tegas dalam pengawasan distribusi LPG subsidi. Ia meminta pembentukan tim terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran di lapangan, termasuk penyalahgunaan oleh agen maupun pelaku usaha besar.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar LPG 3 kilogram benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat kecil sesuai peruntukannya. Upaya ini dinilai penting agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Sementara itu, pihak Pertamina menjelaskan bahwa gangguan distribusi disebabkan oleh cuaca ekstrem yang menghambat jalur pengiriman laut serta keterbatasan armada kapal. Meski demikian, Pertamina memastikan adanya penambahan pasokan dalam waktu dekat guna menstabilkan kondisi.
Melalui audiensi ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mengatasi kelangkaan LPG sekaligus melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil di Bangka Belitung.
