Pangkalpinang, kejarberita-news.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (14/7).
Kegiatan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir dan diikuti Pemkot Pangkalpinang melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, dari Smart Room Center (SRC) Lt.2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Juhaini menyampaikan bahwa agenda yang dibahas ada 2 hal yaitu evaluasi pengendalian inflasi nasional dan tindak lanjut program pembangunan 3 juta rumah.
“Berdasarkan paparan Kemendagri, inflasi nasional per Juni 2025 tercatat sebesar 1,38 persen (year-on-year) dengan inflasi bulanan (month-to-month) 0,94 persen. Sementara Pangkalpinang mencatat inflasi month-to-month 0,02 persen, year-to-year 1,03 persen, dan year-on-year 0,96 persen,” jelasnya .
“Kontribusi terbesar inflasi di Pangkalpinang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,68 persen,” tambahnya.
Juhaini menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang tetap mengacu pada strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: gerakan pangan murah pada 4 Juli lalu, pemantauan harga di Pasar Ratu Dunggal dan Pasar Kampung Melayu, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat pada 27 Juli untuk 7.406 KK di tujuh kecamatan.
Selain itu, Pemkot juga menyalurkan bantuan benih untuk 30 kelompok wanita tani (KWT), subsidi pupuk untuk pengecer di Tuatunu dengan total 5,1 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik.
“Hasil evaluasi dari pusat, kita masih berada di bawah rata-rata nasional dan tidak mendapat catatan evaluasi khusus,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri melalui Komjen Tomsi Tohir memaparkan sembilan upaya yang perlu dilakukan pemda, seperti pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, koordinasi kelancaran distribusi komoditas, realisasi BTT untuk pengendalian inflasi, serta bantuan transportasi dari APBD.
Berdasarkan data Kemendagri, Pangkalpinang saat ini berada di peringkat 126 dalam daftar capaian inflasi daerah.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas progres pembangunan 3 juta rumah nasional. Untuk Pangkalpinang, saat ini masih terdapat 1.339 unit rumah tidak layak huni yang menjadi target penanganan, dengan capaian sementara 345 unit di tahun 2024.
“Harapannya semoga Pemkot Pangkalpinang berada dalam Rata-rata nasional,” tutup Juhaini.
