Pangkalpinang, kejarberita-news.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Penyampaian ini menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun, sekaligus gambaran kinerja pembangunan di Kota Pangkalpinang Senin, (30/03/26).
Dalam sambutannya, Saparudin mengapresiasi dukungan DPRD, pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah menjaga kondusivitas daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi kunci dalam menjalankan agenda pembangunan, meski tahun 2025 diwarnai dinamika kepemimpinan sebelum pelantikan kepala daerah definitif.
Dari sisi keuangan daerah, target pendapatan Kota Pangkalpinang tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp993,29 miliar, dengan realisasi mencapai Rp930,14 miliar atau sebesar 93,64 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan capaian 107,89 persen, sementara pendapatan transfer terealisasi 89,33 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,05 triliun terealisasi Rp920,07 miliar atau 87,62 persen. Anggaran tersebut difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp240,26 miliar dengan realisasi 85,03 persen. Capaian program meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah, serta bantuan bagi ratusan peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMP. Di sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen, termasuk pembangunan fasilitas di RSUD Depati Hamzah dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, cakupan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS mencapai 99,86 persen. Pemerintah juga membangun infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, jalan, serta penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 61 unit sepanjang tahun 2025.
Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,73 persen. Upaya penurunan dilakukan melalui job fair, pelatihan kerja, serta sertifikasi kompetensi. Namun demikian, realisasi investasi mengalami penurunan menjadi Rp2,62 triliun, yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan ke depan.
Di sisi sosial dan pelayanan publik, pemerintah mencatat berbagai capaian seperti penanganan warga terdampak bencana, peningkatan layanan administrasi kependudukan, hingga program pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Pemerintah juga menjalankan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun kami bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pembangunan demi mewujudkan Pangkalpinang yang lebih baik dan sejahtera,” ujar Saparudin.
Menutup penyampaiannya, Saparudin mengakui masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat demi mewujudkan Pangkalpinang yang lebih sejahtera.
Penulis: Dhea
